Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis beras yang serius. Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterlambatan masa panen, kurangnya pasokan dari daerah penghasil padi, dan kenaikan harga beras yang signifikan. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah telah mengambil langkah dengan mengimpor beras. Krisis ini diperburuk oleh inflasi yang mengurangi daya beli masyarakat, sehingga pemerintah harus bekerja keras untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pangan strategis.
Kelangkaan beras ini menyebabkan kenaikan harga gabah menjadi sekitar Rp 7000 - Rp 8000 per kilogram, yang mengakibatkan harga jual beras naik dengan rendemen rata-rata 60%. Akibatnya, Harga Pokok Penjualan (HPP) beras menjadi lebih dari Rp 11.000. Kenaikan harga ini menjadi kendala bagi produsen sektor pertanian, terutama penggilingan padi, dan juga pedagang beras yang mengalami penurunan omzet ketika harus menjual beras dengan kenaikan harga sebesar 35-50% dari harga sebelumnya. Hal ini berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
Menurut saya, tingginya biaya produksi yang dihadapi petani saat ini menjelaskan mengapa harga gabah mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai jual saat ini. Dengan biaya produksi rata-rata Rp 5.567 - Rp 5.600 per kilogram dan produktivitas padi rata-rata 5,4 ton per hektar pada tahun 2021 (data Kementerian Pertanian RI), harga jual gabah saat ini mencapai Rp 7000-8000 per kilogram. Dalam prinsip ekonomi, jika tidak ada keseimbangan antara pasokan dan permintaan, maka akan terjadi lonjakan harga. Sebaliknya, kelebihan pasokan akan menyebabkan penurunan harga, dan kekurangan pasokan akan menaikkan harga.
Situasi ini telah berlangsung sejak Juli 2023 hingga sekarang, dan pemerintah harus segera mengatasi kelangkaan ini dengan operasi pasar dan impor beras dari negara tetangga. Pemerintah dikabarkan akan mengimpor 2 juta ton beras untuk mengatasi kelangkaan tersebut, namun harga beras tetap tidak turun. Harga beras tetap tinggi karena beberapa negara juga menyiapkan stok pangan mereka sendiri dan menghentikan ekspor beras demi ketahanan pangan mereka. Berdasarkan perhitungan kebutuhan dan hasil panen gabah, stok beras kita tidak mencukupi, yang menyebabkan harga beras semakin mahal.
Darurat beras ini juga disebabkan oleh faktor-faktor lain yang sering terjadi, seperti kerentanan hasil panen petani yang mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini terjadi karena pola yang tidak seimbang antara permintaan dan penawaran. Ketika permintaan konsumsi masyarakat tinggi, ketersediaan beras sering kali terhambat oleh regulasi harga pupuk yang belum terselesaikan. Selain itu, irigasi pertanian yang masih bermasalah juga menjadi penyebab, seperti yang dialami oleh petani di daerah Turi, Lamongan pada tahun 2023, di mana kelompok KKN ITB AD Lamongan mendapati bahwa masalah pupuk dan irigasi menghambat pertumbuhan padi dan sering menyebabkan gagal panen. Hal ini memaksa para petani untuk mencari usaha lain agar tetap bertahan.
Ada harapan besar bahwa World Water Forum yang diadakan di Bali pada 18-25 Mei 2024 dapat memberikan dampak revolusioner dan inovatif dalam pengelolaan irigasi dan kualitas air di Indonesia. Kebijakan pengelolaan irigasi yang lebih baik diharapkan dapat langsung berdampak pada petani, karena ketahanan pangan merupakan proyeksi jangka panjang. Meskipun kemarau dan kekeringan sulit diatasi, regulasi dan kebijakan yang tepat sangat diperlukan agar keberhasilan panen bisa dirasakan dan kualitas padi tidak terdampak negatif.
Lebih lanjut, perlu adanya dukungan teknologi dan inovasi dalam pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Penerapan teknologi modern seperti sistem irigasi cerdas, penggunaan pupuk organik, dan pengelolaan hama terpadu dapat membantu petani dalam menghadapi tantangan ini. Pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama dengan institusi riset dan perguruan tinggi untuk mengembangkan varietas padi yang tahan terhadap perubahan iklim dan serangan hama.
Di sisi lain, kebijakan harga dan distribusi pupuk harus segera diselesaikan untuk memastikan petani mendapatkan akses yang adil dan terjangkau. Pemerintah juga perlu memberikan subsidi yang tepat sasaran agar petani tidak terbebani oleh biaya produksi yang tinggi. Selain itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur pertanian, seperti perbaikan saluran irigasi dan penyediaan fasilitas penyimpanan yang memadai untuk mengurangi kerugian pasca panen.
Dalam jangka panjang, strategi diversifikasi pangan juga perlu dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber makanan utama. Peningkatan produksi pangan alternatif seperti jagung, ubi, dan sagu dapat menjadi solusi untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dan pola makan sehat juga perlu digalakkan.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan komprehensif, diharapkan Indonesia dapat keluar dari krisis beras ini dan menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat. Semua pihak, baik pemerintah, petani, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk mewujudkan tujuan ini. Ketahanan pangan adalah kunci untuk masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penulis : Desy Natasya Rahmawati
#ITBADLA
#petaniberas
Posting Komentar