Koordinator Lapangan dari Pimpinan Cabang IMM Lamongan Alexi Candra Putra K.N. mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah suatu kesalahan yang sangat fatal dan akan menjadi suatu peristiwa kecelakaan sejarah, bagaimana tidak, masyarakat kecil menengah menjadi korban dari kebijakan yang fatal ini, di saat ekonomi belum stabil pasca pandemi, yang pastinya kebijakan ini menjadi suatu kesengsaraan baru bagi rakyat kecil. Kemudian selanjutnya kami rasa kebijakan penyesuaian harga BBM ini tidak akan menjadi solusi yang baik dan malah akan memperburuk inflasi di negeri ini". Kata Alex dalam orasinya.
Dia mengungkapkan, ada tiga tuntutan yang disuarakan massa dari IMM Lamongan.
Pertama, menolak penyesuaian harga BBM serta menuntut dan mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM bersubsidi.
Kedua, kami menuntut pemerintah mengevaluasi penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat tingkat grassroot
Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera merapatkan kebijakan BBM bersubsidi tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Umum PC IMM Lamongan, Achmad Izzuddin A.S, menegaskan bahwa, kenaikan harga BBM juga berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lain, dampak utamanya akan menyebabkan pada penurunan daya beli masyarakat, serta mendorong peningkatan inflasi. Tentu sangat berdampak kepada masyarakat, terutama masyarakat yang miskin akan bertambah miskin. Kami berharap, agar pemerintah segera merespon apa yang kami sikapi dan apa yang kami suarakan. Kenaikan harga BBM bersubsidi bukanlah solusi, perlu ada evaluasi dan kajian lebih mendalam yang melibatkan banyak komponen masyarakat," tegas pria yang akrab disapa diky ini.
Kemudian koordinator aksi ITB Ahmad Dahlan Lamongan Alif Ferdiansyah menjelaskan dalam orasinya "Sebagai mahasiswa jangan sampai aspirasi rakyat kita diam tetapi kita ada disini meluangkan waktu untuk menyuarakan aspirasi atas nama rakyat karena kerugian dari kebijakan kenaikan BBM Bersubsidi ini"
"Terakhir dalam aksinya akan ada Follow Up Pernyataan resmi pemerintahan daerah Lamongan. Melalui bukti pemerintah daerah dalam mengirim ke pemerintahan pusat". Tegas KORLAP aksi Alexi Candra Putra K.N.
Posting Komentar